Jumat, 30 Desember 2011

Dampak Globalisasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berlakunya CAFTA (China-ASEAN Free Trade Area) benar-benar merubah orientasi pasar di negara kita. Bagaimana tidak, belum separuh kita bekerja memperbaiki kondisi perekonomian bangsa ini sudah diterjang oleh pasar bebas yang mengakibatkan pasar industri kita jatuh bangun. Pemberlakuan perdagangan bebas seiring dengan globalisasi sebenarnya sudah lama diprediksi. Di era Presiden Suharto, jajaran kabinetnya sudah mendengungkan soal globalisasi perdagangan yang akan diikuti oleh terbentuknya pasar bebas khususnya dengan RRC. Oleh sebab itu Pak Harto buru-buru menegaskan upaya peningkatan kualitas industri kecil dan menengah dengan orientasi meningkatkan daya saing. Ini tertulis di dalam buku Manajemen Presiden Suharto (Penuturan 17 Menteri). Selain itu pembatasan berpolitik bagi warga negara dengan maksud penguatan ekonomi harus didahulukan, setelah itu baru berpolitik. Namun sayang segalanya tak terealisasi seiring jatuhnya Pemerintahan Suharto.

Kini dengan masuknya barang-barang industri yang serba murah dari RRC, pasar kita harus berjuang keras untuk menemukan jati dirinya sehingga mampu bertahan di pasaran. Masih untung barang industri, bagaimana dampak kepada komoditas pangan? Meroketnya harga komoditas pangan mengingatkan kita terhadap peringatan yang pernah disampaikan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) serta Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) beberapa waktu yang lalu. Peringatan tersebut tertuang dalam laporan yang berjudul OECD-FAO Agricultural Outlook 2007-2016. Laporan tersebut menyebutkan terjadinya perubahan permanen terhadap struktur perdagangan komoditas pangan dunia. Kaitannya yaitu kenaikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi 12% tahun ini, mungkin belum sempurna tanpa dibarengi dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi, artinya orientasi mana yang akan digunakan oleh pemerintah dan skala prioritas apa dalam pembangunan. Apakah komoditas pangan ataukah sektor riil yang masih perlu diperhatikan, mengingat kondisi perbankan kita masih fluktuatif, suku bunga yang masih tinggi, dan semua ini tentunya amat berpengaruh pada kebijakan fiskal. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada beberapa kebutuhan pokok, kita masih mengimpor dari negara lain.

Saat ini dunia memasuki era baru untuk komoditas pangan dan rasanya mustahil berorientasi pada harga murah. Misalnya, saat ini mustahil dapat mengembalikan harga gula yang semula dahulu adalah Rp. 6000 – Rp. 7000 per kilogram, harga keseimbangan berkisar antara Rp. 9.000 – Rp. 10.000. Kini ancaman ketahanan pangan dapat saja menaikkan harga kebutuhan pokok. Perubahan struktur perdagangan komoditas pertanian di pasar dunia saat ini memunculkan pertanyaan, apakah kita masih tetap mau mempertahankan kredibilitas kita sebagai negara yang kaya akan sumber agraris, yang pernah mencatat sejarah swasembada bahan pangan? Saat ini tentu petani harus berjuang mati-matian karena dampak dari pemanasan global dan bencana banjir sering mengakibatkan gagal panen sementara harga pupuk yang belum pro-petani turut mempersulit peningkatan kualitas produksi pertanian. Tata cara pemerintah dalam mengatur ekonomi rasanya belum pasti. Kalau kita lihat kebijakan ekonomi di era Gus Dur, beliau sempat mengeluarkan pernyataan supaya sebagian kebun-kebun sawit milik negara dan swasta diberikan kepada rakyat. Pada waktu itu reaksi kebanyakan orang terutama pekebun sawit menganggap bahwa kebijakan itu tidak masuk akal. Akibatnya gagasan itu tidak terlaksana. Bahkan sehari sebelum terpilih menjadi PresidenRI seperti diungkapkan pengamat politik Eep Saefullah Fatah, Gus Dur mengatakan, “Sebagai Presiden atas negara yang berdaulat, tidak boleh ada kekuatan lain yang mengatur saya dan Indonesia.” Prinsip Independensi ini sangat bertentangan tentunya dengan kepentingan asing yang waktu itu terakomodasi di dalam IMF. Lalu bagaimana prinsip ekonomi yang berjalan saat ini, utamanya mengatasi kesulitan rakyat dalam memenuhi kebutuhan pangan? Perlu dicatat bahwa bangsa ini pernah menjadi eksportir gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba, apalagi di bawah kendali Belanda pada waktu itu pada tahun 1925 produksi gula pulau Jawa mencapai 3 juta ton. Saat ini Indonesia masih tercatat sebagai importir utama beberapa komoditas pangan seperti kedelai, gula, terigu hingga garam.

Bagaimanapun FAO pernah mengingatkan bahwa suatu negara yang berpenduduk lebih dari 100 juta jiwa tidak akan dapat membuat rakyatnya sejahtera bila pemenuhan kebutuhan pokoknya selalu diimpor. Kita dapat memetik pelajaran berharga dari peristiwa Uni Soviet. Negara tersebut hancur berkeping-keping bukannya karena mendapat serangan militer dari negara-negara Barat, akan tetapi karena terjebak dalam krisis pangan, dimana Uni Soviet yang memiliki orientasi impor akhirnya terperangkap dalam jebakan pangan (food trap). Setiap tahun devisa negara kita terkuras tidak kurang dari 50 trilyun untuk impor bahan pangan, angka itu amat tinggi karena melampaui total anggaran sektor pertanian pada 2009 yaitu 40 trilyun. Perlu diketahui bahwa APBD kabupaten / kota di Indonesia saat ini kurang dari 1 trilyun pertahun. Dari sini jelas bahwa harus ada upaya pemerintah untuk segera membuat kebijakan strategis dalam bidang ekonomi sehingga kita memiliki ketahanan dalam bidang pangan.

Kita dapat mencontoh bagaimana RRC mampu bersaing dengan Barat soal ekonomi. RRC adalah negara yang memiliki kebijakan perekonomian hampir seluruhnya ekspor. Kebijakan fiskal negaranya yang hanya menetapkan bunga bank sebesar 1-2% sangat menguntungkan bagi para produsen, sehingga mereka dapat menjual produknya dengan harga yang tentu saja lebih murah. Selain itu RRC memberikan peluang kepada warganya yang memiliki konsep atau ide pengembangan dalam bidang ekonomi dengan memberikan fasilitas lengkap dan memadai, dengan demikian akan memacu sumber daya manusia di RRC untuk bersaing secara sehat dan mandiri.

Seperti yang telah kita bersama pahami bahwa negara kita memiliki pinjaman luar negeri yang sangat besar, setiap tahun kita harus membayar bunga hutang yang besarnya kurang lebih setara dengan pokok pinjaman. Hutang itu sendiri masih terbagi atas dua bagian, yaitu hutang luar negeri dan dalam negeri. Sementara di sisi lain, pemerintah masih harus berjuang keras melawan para koruptor, karena setiap tahunnya negara dirugikan hingga trilyunan rupiah. Sebagai bagian dari bangsa ini, tentunya kita bercita-cita menjadi bangsa yang mandiri dari sisi ekonomi. Namun kemandirian ekonomi Indonesia yang diharapkan masih menuai jalan yang panjang dan berliku. Setidaknya terdapat dua hal yang menjadi hambatan besar, yaitu kuatnya dominasi asing atas perekonomian Indonesia, serta dominasi pihak swasta dalam memimpin arah kebijakan ekonomi kita. Saat ini hampir di semua sektor, baik industri, pariwisata, perdagangan dan bahkan pendidikan dikuasai oleh swasta. Hal ini tidak berarti bahwa tanpa pola seperti ini kita tidak bisa sejahtera, namun patut disadari bahwa daya serap tenaga kerja kita untuk sektor tersebut masih sangat sedikit. Kalaupun tersedia domain kita masih pada tenaga kerja yang tidak berada pada level menengah ke atas. Hal ini berkait dengan status sosial warga Indonesia asli, serta ekonomi kerakyatan secara tegas menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini tentu keberadaan BUMN adalah sangat dominan namun pada kenyataannya BUMN yang kita andalkan seringkali mengalami kerugian. Kedua, kita belum dapat menjawab sebenarnya sistem perekonomian seperti apa yang ingin kita terapkan. Meskipun ekonomi kerakyatan adalah sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, namun upaya pemerataan ekonomi masih menimbulkan tanda tanya.

Saat ini, di tengah era globalisasi yang sarat dengan teknologi dan informasi, kita amat tergantung pada dunia barat. Mayoritas masyarakat kita adalah pengguna teknologi komputer dan internet dimana bisnis ini dikuasai oleh asing secara dominan. Dapatkah kita bayangkan berapa pendapatan sebuah pabrik internet Yahoo atau Google di Amerika? Jangan-jangan masyarakat kita adalah pengguna produk mereka yang terbesar. Bila ini terjadi tentu kita telah menyumbang dana ke negara-negara maju, suatu hal yang ironis mengingat rakyat kita sendiri masih banyak yang hidup miskin. Kehadiran teknologi memang sangat penting namun harus diiringi dengan kemampuan sumber daya manusia dan kebijakan ekonomi yang berorientasi nasional. Kita baru bisa membayangkan andaikata manusia Indonesia bukan hanya pengguna produk asing namun juga mampu menciptakannya. Bayangkan apabila internet diciptakan oleh orang Indonesia dan pabriknya ada di Jakarta, tentu itu mungkin masih sebatas mimpi. Saat ini saja perusahaan asing seperti Exxon menghasilkan PDB ( Produk Domestik Bruto ) yang hampir setara dengan yang dimiliki oleh negara kita. Kalau berpikir mudah, semestinya Exxon dinasionalisasikan saja supaya bisa menghasilkan devisa yang besar untuk Indonesia. Namun tentu itu tidaklah mungkin karena kebijakan negara kreditor dalam meminjamkan dana ke negara kita tentunya melarang hal tersebut. Saat ini pasar teknologi dan industri situasinya berkebalikan dengan pasar bahan pangan. Perkembangannya sangat pesat dan melaju nyaris tanpa kendali. Hal ini disebabkan karena masuknya globalisasi yang sekaligus bermutasi dengan iklim kebebasan yang diusung oleh era reformasi, sehingga masyarakat butuh dua hal, komunikasi dan hiburan. Pernyataan ini nampaknya sederhana namun desakannya kuat belakangan ini. Hampir semua tayangan di televisi menyajikan aneka macam hiburan bagaikan masakan. Persaingan dalam dunia entertaiment tidak menciptakan kerugian. Semua hampir pasti diuntungkan, bahkan para artis dan aktornya pun mendapat kedudukan yang terhormat, bukan hanya beberapa dari mereka menjadi figur pejabat namun juga dielu-elukan serta disambut secara resmi ketika berkunjung ke daerah. Artinya, dunia entertainment mampu merubah paradigma berpikir masyarakat. Di bidang komunikasi, hampir semua lapisan masyarakat adalah pengguna telepon seluler, komputer maupun internet, baik sebagai alat komunikasi ataupun hiburan. Kalau demikian, yang terjadi apakah kita bisa menjadi miskin karenanya? Tetapi faktanya sebagian besar masyarakat menggunakan internet dan telepon seluler sehingga logikanya mereka tak dapat dikatakan kekurangan. Jadi dampak teknologi, informasi dan hiburan di era globalisasi memiskinkan atau memakmurkan?

Menyikapi Globalisasi dan Meningkatkan Budaya Kewirausahaan

Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke 21 ini
yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Padahal interaksi dan
globalisasi dalam hubungan antar bangsa di dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu.
Bila di telusuri benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal
perdagangan antar negeri sekitar tahun 1000 dan 1500 M. Saat itu para pedagang dari
Cina dan India mulai menelusuri negeri lain baik melalui jalur darat maupun melalui jalur
laut untuk berdagang.
Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia
dan Afrika kemudian dilanjutkan dengan adanya eksplorasi dunia secara besar-besaran
oleh bangsa Eropa. Hal ini di dukung pula dengan terjadinya industri yang meningkatkan
keterkaitan antar bangsa di dunia. Semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan
bahan baku serta pasar juga munculnya berbagai perusahan multinasional di dunia.
Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya. Ketika perang
dingin dan komunis di dunia runtuh. Runtuhnya komunisme seakan memberi kebenaran
bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia.
Implikasinya, Negara-negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas.
Hal ini didukung pula dengan perkembangan tekhnologi komunikasi dan transportasi.
Hasilnya batas-batas negara manjadi kabur.
Pada dasarnya globalisasi merupakan karakteristik hubungan antara produk bumi
yang melampaui batas-batas konvensional seperti bangsa dan negara. Globalisasi yang
mempengaruhi kehidupan antar bangsa dan negara di dunia bukan hanya tantangan, tetapi
juga sekaligus merupakan peluang. Tantangan merupakan fenomena yang semakin
ektensif yang mengakibatkan batas-batas politik, ekonomi antar bangsa menjadi samar
dan hubungan antar bangsa menjadi begitu transparan. Globalisasi memiliki
implementasi yang luas terhadap penghidupan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ditinjau dari prespektif kebangsaan, globalisasi menimbulkan kesadaran bahwa
kita merupakan warga dari suatu masyarakat global dan mengambil manfaat darinya,
namun disisi lain, makin tumbuh pula dorongan untuk tumbuh lebih melestarikan dan
memperkuat jati diri bangsa. Di era globalisasi, bangsa-bangsa bersatu secara
mengglobal, tetapi bersamaan dengan itu muncul pula rasa kebangsaan yang berlebihlebihan
(cauvinisme) masing-masing bangsa. Hal inilah yang menyebabkan globalisasi
merupakan era tekhnologi informasi, komunikasi dan transportasi.
Kekuasaan negara-negara maju ini, sudah melampaui batas-batas konvensional
yang sudah tidak bisa di bendung lagi. Contohnya saja kekuasaan Negara yang mencakup
seluruh wilayah yang tidak hanya berupa tanah, tetapi juga laut sekelilingnya dan juga
angkasa. Karena kemajuan tekhnologi dewasa ini, masalah wilayah menjadi lebih rumit
dibandingkan masa lampau. Kemajuan teknologi telah memungkinkan pengeboran
minyak lepas pantai mendorong sejumlah besar negara untuk menuntut penguasaan
wilayah yang lebih luas.
Akibatnya globalisasi berpengaruh terhadap ekonomi antara lain dalam bentuk
semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional yang beroperasi tanpa
mengenal batas-batas negara. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas negara akan
menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian
internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membawa
peluang pasar produk dari dalam negri ke pasar internasional secara kompetitif,
sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global kedalam pasar
domestic. Secara nyata perekonomian nasional telah menjadi bagian dari perekonomian
global yang di tandai dengan adanya kekuatan pasar dunia. Maka dari itu kita sebagai
warga negara harus bisa bersaing dengan dengan negara lain agar kita tidak tersingkirkan
oleh ketatnya persaingan dalam era globalisasi ini.
Globalisasi merupakan kata yang sangat populer diperbincangkan dewasa ini. Apa
sebenarnya globalisasi? Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan
dengan peningkatan keterkaitan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui
perdagangan, investasi, perjalanan, budaya popular, dan bentuk bentuk interaksi yang
lain. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan
berkurangnya peran negara atau batas batas negara. Makalah ini akan berusaha
mendiskusikan bagaimana kita selaku mahasiswa dan UMKM dapat meningkatkan
budaya kewirausahaan dalam rangka menyikapi era globalisasi.

GLOBALISASI, RELIGIUSITAS, AGAMA, DAN MAHASISWA

Setelah mengamati globalisasi selama puluhan tahun terakhir ini, kita semua kiranya mampu melihat hasil-hasil positif maupun akibat-akibat negatif yang muncul darinya. Berikut adalah beberapa hal yang dapat kita lihat dengan cukup mudah, tanpa harus mengadakan penelitian yang rumit dan menggunakan alat yang canggih.

Di bidang ekonomi, globalisasi telah memunculkan beberapa “pasar raksasa”. Uni Eropa dan Asia, misalnya, kiranya boleh dilihat sebagai dua “pasar raksasa” yang baru, yang memiliki potensi untuk menjadi pesaing bagi Amerika Utara, yang barangkali layak kita sebut sebagai “pasar raksasa” yang pertama. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Amerika Selatan juga berpotensi untuk berkembang menjadi “pasar raksasa” yang keempat. Salah satu hasil positif dari adanya beberapa “pasar raksasa” itu adalah meningkatnya kesempatan bagi semakin banyak bangsa di bumi ini untuk ikut mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Dan bersamaan dengan itu, salah satu akibat negatif darinya adalah meningkatnya risiko kerugian atau bahkan kebangkrutan, yang dapat diderita oleh beberapa bangsa, yang tidak cukup mampu untuk bersaing “secara bebas” pada “pasar-pasar raksasa” itu.4

Di bidang politik, globalisasi hampir-hampir menghapus adanya Blok Barat dan Blok Timur. Akhir-akhir ini, lobby-lobby politik antarbangsa bergerak begitu luwes dan cepat, sedemikian dinamis sehingga di dunia ini mulai muncul “blok-blok sementara”, yang dapat terbentuk secara cepat namun dapat bubar secara cepat pula. Salah satu hasil positif dari “cairnya” hubungan-hubungan antarbangsa itu adalah semakin meningkatnya kebebasan banyak bangsa untuk memilih partner kerjasama, dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sama atau serupa. Tidak ada lagi bangsa, betapapun kuatnya, yang dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapinya sepenuhnya dengan kekuatannya sendiri. Dalam menghadapi masalah terorisme, misalnya, bisa saja bangsa Indonesia bekerjasama dengan bangsa Amerika dan bangsa Australia. Sementara itu, dalam menghadapi masalah lapangan kerja, bangsa Indonesia barangkali lebih memerlukan kerjasama dengan bangsa Malaysia, Brunei, Korea, Jepang, dan negara-negara Arab. Namun, di masa depan, “cairnya” hubungan antarbangsa semacam itu juga dapat menimbulkan akibat yang negatif. Tidak adanya Blok yang solid seperti pada abad yang lalu itu mungkin saja menumbuhkan sikap politik “opportunistik” pada banyak politisi dan pemimpin bangsa.5

GLOBALISASI DAN TATA RUANG WIILAYAH DAN KOTA DARI ERA BOOM EKONOMII KE OTONOMII DAERAH DAN DESENTRALIISASII FIISKAL

Di masa silam, tata ruang serta perkembangan wilayah dan
kota lebih dipandang sebagai fenomena internal saja, namun kini
dengan semakin terintegrasinya perekonomian secara global, harus
diakui bahwa tata ruang bukanlah suatu fenomena internal semata,
tetapi dinamikanya sangat dipengaruhi faktor-faktor global.
Mungkin tidak terbayang sekitar 30 tahun yang lalu, bahwa
gejala globalisasi ekonomi akan melanda dunia dengan sangat
hebat, memasuki abad 21. Globalisasi, yang pada dasarnya ditandai
dengan bebasnya aliran, modal, manusia, barang, serta informasi,
pada gilirannya telah membawa implikasi semakin terintegrasinya
sistem sosioekonomi dan politik secara global. Seperti dikemukakan
Castells (1996) bahwa space of places telah berubah menjadi space
of flows. Tentu saja, hal ini, berdampak luar biasa pada negara
sedang berkembang, seperti Indonesia, sehingga masalah
pembangunan yang dihadapi negara sedang semakin rumit.
Globalisasi tidak mengenal batas-batas yurisdiksi negara
ataupun propinsi (sub-nation). Contohnya dapat disaksikan pada
hubungan berbagai wilayah (negara) yang berbatasan secara
langsung, misalnya Hongkong (sebelum manjadi bagian dari Cina)
dengan beberapa Propinsi di Cina Selatan, seperti Ghuang Zhu;
Mexico dengan Amerika Serikat, khususnya disekitar negara bagian
Texas dan California; dan Segitiga Pertumbuhan

Globalisasi dan Pendidikan

Pada era globalisasi ini, kemandirian sangat mutlak diperlukan dalam menentukan arah perjalanan sebuah negara. Dalam kaitan ini, Indonesia harus mereformasi pendidikan yang hingga hari ini belum mampu membangkitkan bangsa Indonesia dari ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lain. Bila bangsa Indonesia tidak mengantisipasi faktor pendidikan di era globalisasi ini, akan menjadi ancaman yang mengerikan berupa runtuhnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti luas.

Fenomena globalisasi, yang telah mengubah sedemikian rupa pola perdagangan dunia, informasi dan komunikasi, serta hubungan perekonomian di akhir abad kedua puluh, membawa pengaruh perubahan yang sama di bidang pendidikan di awal abad kedua puluh satu.

Pilihan pendidikan saat ini, sudah tidak lagi tersekat pada batasan-batasan teritorial sebuah negara. Perubahan-perubahan sistem pembelajaran seperti transnational education, internet based learning, distance learning, kampus-kampus jarak jauh (offshore campus), franchise institution, telah berkembang sedemikian rupa pesatnya di berbagai negara. Hal ini memberi kesempatan kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya untuk memilih lembaga pendidikan dan atau sistem pembelajaran yang diinginkannya, baik di negara asal maupun di luar negeri.

Persaingan global pun sangat terbuka bagi pelajar mahasiswa yang “berprestasi dan cemerlang”, karena di era global ini banyak negara yang menjadikan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sebagai salah satu komoditi ekspor. Sepanjang sejarah kemanusiaan baru di era inilah masyarakat pendidikan, pelajar, mahasiwa, pengajar, dan civitas akademika lainnya mempunyai kesempatan untuk masuk dalam apa yang disebut sebagai “pasar dunia” atau global market.

Bagi para pendidik dan pimpinan lembaga pendidikan di Indonesia, era ini tentu saja memberikan banyak kesempatan sekaligus sebagai sebuah ancaman, atau setidaknya tantangan atau bahkan era ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk bangkit menyejajarkan dirinya dengan negara-negara lain di dunia.

Ancaman yang sangat mengerikan bila bangsa Indonesia tidak mengantisipasi faktor pendidikan di era globalisasi ini adalah runtuhnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti luas. Sumber daya manusia yang dimiliki tidak mampu bersaing dalam berbagai sektor kehidupan membuat Indonesia semakin terdesak mundur dan kalah dalam persaingan menata kehidupan sosial, ekonomi, politik, pertahanan, dan lainnya.

Ketergantungan yang terus-menerus terhadap orang, institusi dan negara lain membuat ketidakpercayaan terhadap diri sendiri yang semakin dalam sehingga banyak hal harus ditentukan oleh orang, institusi dan negara lain. Sementara pada era globalisasi kemandirian sangat mutlak diperlukan dalam menentukan arah perjalanan sebuah negara.

Indonesia harus mereformasi kembali pendidikan yang hingga hari ini belum mampu membangkitkan bangsa Indonesia dari ketertinggalannya dengan bangsa-bangsa lain.
Ancaman yang disebutkan di atas adalah tantangan yang harus dihadapi dengan keseriusan dan penuh keyakinan, karena untuk kembali menata pendidikan sebagai kunci keberhasilan sebuah negara kita menghadapi berbagai tantangan yang sifatnya intern maupun ekstern.

Tantangan secara intern yang jelas adalah, bahwa banyak di antara pelajar, mahasiswa bahkan orang tua palajar Indonesia, masih melihat Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat untuk tujuan belajar, baik itu untuk tingkat sarjana ataupun pascasarjana. Hal ini disebabkan mutu pendidikan di negeri ini terus dan terus menurun, juga masih saja kekurangan fasilitas, termasuk di dalamnya kurangnya fasilitas komputer dan akses internet, dan alat bantu modern lain yang dibutuhkan.

Kekurangan tersebut tidak saja monopoli lembaga-lembaga pendidikan tinggi daerah, baik milik pemerintah maupun swasta, tetapi juga berlaku pada lembaga pendidikan di kota-kota besar. Hanya sedikit saja di antaranya yang memiliki kemapanan berupa kecukupan alat bantu modern. Mereka masih belum mampu menarik minat masyarakat menengah atas, karena berbagai sebab, di antaranya adalah kurangnya tenaga pengajar internasional, diragukannya pengakuan internasional, dan kurikulum yang masih mengacu pada aturan lama yang tidak seiring dengan permintaan internasional. Bagaimanapun sampai saat ini lembaga pendidikan Indonesia, masih belum mampu bersaing dalam kompetisi internasional yang amat ketat di era globalisasi ini.

Kebijakan pemerintah tentang pendidikan yang bukan menjadi prioritas utama dalam pembangunan menyebabkan dunia pendidikan Indonesia tertinggal jauh secara kualitas. Anggaran pendidikan yang minim, profesionalitas tenaga pengajar yang rendah, sarana dan prasarana yang tidak memadai membuat Indonesia semakin tertinggal jauh.

Secara ekstern, pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan dengan dunia industri terutama yang berkaitan dengan informasi dan teknologi komunikasi belum mampu diikuti dengan cermat oleh bangsa Indonesia. Persaingan kualitas output pendidikan merupakan indikator yang jelas akan lemahnya output yang dihasilkan oleh Indonesia. Untuk itu kehandalan sense of entrepreneurship para pimpinan dan tenaga-tenaga manajemen pendidikan sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, sehingga mampu membawa lembaga pendidikan Indonesia ke arah global oriented dalam arti sepenuhnya.

Dengan tradisi belajar dan mengajar yang sudah cukup tua, sesungguhnya Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan globalisasi ini, jauh dari apa yang saat ini diperoleh oleh negara tetangga kita Malaysia, yang tak seberapa tahun yang lalu masih mendatangkan guru-guru dari Indonesia. Kini dengan upaya intensif, Malaysia sudah dikenal sebagai Center of Excellent, dan telah terjadi ketimpangan antara jumlah mahasiswa/pelajar yang dikirim oleh Indonesia, dengan pelajar/mahasiswa yang dikirim oleh Malaysia ke Indonesia.

Saat ini hanya kurang lebih 8.000 orang pelajar dan mahasiswa Malaysia di seluruh Indonesia, dan institusi pendidikan internasional yang terbanyak mendapatkan kepercayaan dari Malaysia adalah Al-Zaytun. Sementara jumlah pelajar Indonesia di negeri jiran ini lebih dari 28.000 orang.

Kemudian dalam kondisi ini bagaimanakah Indonesia mengambil peran? Inilah pertanyaan yang sering didiskusikan tentang upaya-upaya praktis oleh para pelaku didik di Al-Zaytun. Bagi pelaku didik Al-Zaytun, globalisasi disadari sepenuhnya sebagai suatu ancaman bagi kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia, namun juga menjadi tantangan dan harapan untuk berkiprah di jagat raya, mengukir kebesaran potensi yang dimiliki bangsa Indonesia melalui pendidikan.

Beruntunglah bahwa untuk itu semua, Indonesia telah memiliki Undang Undang Pendidikan baru, yang tentu saja lebih terbuka dan lebih akomodatif untuk segala bentuk inovasi dan reformasi pendidikan, sehingga memudahkan pendidik, dan peserta didik memperoleh kesempatan di era globalisasi ini.

Pendidikan dan Tantangan Globalisasi

Jika kita setuju dengan tesis dari Samuel P.Huntington tentang Clash of Civilization, maka yang akan kita hadapi dengan istilah globalisasi adalah interaksi budaya global dengan sekat-sekat yang hampir tidak dapat membendungnya. Huntington menjadikan indentitas budaya dan peradaban sebagai persoalan penting dalam kehidupan manusia yang kini telah mengalami globalisasi. (Samuel P.Huntington dalam H.A.Malik Fajar, 2005: 170). Dalam wacana keindonesian, tesis Huntington ini perlu dicermati mengingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan keragaman budaya dan masyarakat yang sangat kaya. Huntington menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi adalah terjadinya konflik di sepanjang garis pemisah budaya (culture fault lines) . Dalam kasus Indonesia sering muncul dalam istilah “konflik berbau SARA”.
Setuju atau tidak setuju dengan tesis Huntington, kenyataan menunjukkan bahwa sebahagian tesis tesebut terbukti, dimana konflik-konflik horisontal sering muncul karena adanya diferensiasi budaya, sejarah dan bahkan agama. Khusus yang terakhir, Huntington, menurut Malik Fajar, percaya bahwa agama telah menimbulkan konflik selama berabad-abad . Masalahnya kemudian adalah bahwa arus utama globalisasi terkait sangat erat dengan budaya dan masyarakat. Lalu Apa yang harus dilakukan?
Persoalan real yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana membentuk karakter bangsa (Nation Character Building) yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal dan tradisional berhadapan dengan pusaran arus globalisasi yang demikian mengancam. Bagaimanapun juga khazanah keragaman budaya dan heterogenitas masyarakat Indonesia, di satu sisi merupakan keistimewaan namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran. Dalam diskursus pendidikan, hal tersebut harus dibahas, dan tidak dapat diabaikan begitu saja

GLOBALISASI TAK LUNTURKAN ISTIADAT SASAK SADE

Globalisasi memang tidak bisa dihindari. Globalisasi, tak hanya menyentuh warga kota semata, tapi masyarakat yang tinggal nun jauh di pelosok-pelosok sana.

Suku Sasak Sade, yang mendiami Desa Rembitan, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekitar 30 kilometer dari Mataram, pun
tersentuh "globalisasi".

Suku Sasak Sade adalah penghuni kampung adat, namun bukan berarti
mereka tak mengenal modernitas, buktinya gadis-gadis suku itu mengenal dengan baik "boy band" Sm*sh, grup penyanyi yang menjadi ikon remaja gaul masa kini.

Pada suatu siang yang terik, tiga orang gadis suku Sasak Sade, Impu Naywati (16), Impul Susanti (12) dan Yuli Sartika (14), terlihat bercengkrama satu sama lain, sambil menyanyikan lagu "Cenat-cenut" milik "boy band" asal Kota Kembang Bandung itu.

"Suka banget sama Sma*sh, apalagi Morgan (salah seorang personil Sma*sh). Dia ganteng dan suara bagus sekali," kata Impu Naywati sambil menunjuk poster Sma*sh yang ditempel di salah satu bilik luar Bale Bontar. Bale Bontar adalah rumah adat Suku Sasak Sade untuk keluarga yang sudah mempunyai anak.

Tak hanya satu poster, tiga gadis jelita dari Suku Sadak Sade itu menempel tiga poster Sma*sh sekaligus di Bale Bontar milik salah seorang warga.

Impu, Impung dan Yuni ialah generasi penerus Suku Sasak Sade yang lahir di era globalisasi.

Saat ini, jumlah Suku Sasak Sade mencapai kurang lebih 700 orang. Mereka mendiami sekitar 150 rumah di desa Rembitan.


Patuh
Meskipun globalisasi telah menyentuh masyarakat Suku Sasak Sade, namun nilai-nilai leluhur mereka tetap dipertahankan oleh generasi penerusnya termasuk Impung Yuni, dan Impu.

Kepatuhan tiga gadis itu terhadap nilai leluhur mereka ialah dengan cara berpakaian mereka yang tetap mengenakan bendang (kain sarung khas untuk dipakai perempuan Suku Sasak Sade).

"Iya, kalau anak perempuan di sini harus pakai bendang," ujar Impu dengan logat khasnya.

Impu mengatakan, kedua orang tuanya tak melarang dirinya untuk mengidolakan enam personil Sma*sh yakni Morgan Oey, Bisma Kharisma, Muhammad Ilham Pratama, Reza Anugerah, Dicky M Prasetya, Rafae dan Rangga Dewamoela S.

"Orang tua ngak marak kok, saya suka sama Sma*sh," kata Impu yang tercatat sebagai siswi kelas 1 SMAN 1 Pujut.


Menculik Pengantin
Sementara itu, salah seorang warga kampung adat Suku Sasak Sade Menaf (31), menuturkan bahwa kebiasaan atau adat istiadat leluhurnya tersebut sampai sekarang masih dipertahankan.

"Salah satunya ialah mencari pasangan hidup masih secara intern yakni untuk mempertahankan kerabat, nikah bisa mencari dari keponakan," ujar Menaf.

Ia menuturkan, ada beberapa tahapan sebelum pernikahan yang menjadi adat istiadat warga yakni "menculik" si calon istri.

"Yang pertama yang dilakukan calon suami adalah menculik calon isteri keluar dari Kampung Sasak," katanya.

Sepintas memang agak aneh. Namun kebiasaan menculik ini ialah untuk menghormati orangtua perempuan yang akan dinikahi.

Tradisi menculik calon pengantin di Suku Sasak Sade ini bisa dikatakanya proses negosiasi antara pria dan calon orang tua mempelai.

"Jadi biasanya setelah menculik baru ada percakapan antara orang tua perempuan dan orang tua laki-laki. Jika telah mendapatkan calon istri, pihak orangtua suami akan bertandang ke rumah calon istri untuk bertanya tentang mas kawin dan biaya pernikahan," katanya. Setelah sepakat, maka pernikahan bisa dilangsungkan.

Keunikan budaya Suku Sasak Sade dalam ritual perkawinan tak berhenti usai "menculik" yakni prosesi pernikahannya.

Biasanya pengantin diwajibkan untuk berjalan sejauh dua kilometer menuju rumah dengan diiringi oleh tarian dan musik tradisional.

"Usai menikah, pengantin baru akan menempati Bale Kodong, sebuah rumah adaat berukuran sekitar dua kali dua meter," katanya.

Rumah adat Suku Sasak Sade sangat unik. Sebuah rumah adat Suku Sasak Sade bagian atap terbuat dari alang-alang yang tidak tembus air dan bisa bertahan sampai dengan sembilan tahun.

Sedangkan bagian dindingnya menggunakan bilik dari bambu. Tiang-tiang penyangganya juga kebanyakan terbuat dari bambu.

Cara mengepel masyarakat Suku Sasak Sade tidak biasa. Rumah adat Suku Sasak Sade yang terbuat dari tanah liat dicampur sekam dan kotoran sapi.

"Untuk membersihkan lantainya pun menggunakan kotoran sapi yang belum lama keluar dari sapi," katanya